logo

Surveillance II Akreditasi Penjaminan Mutu

Surveillance II Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Magelang

4

 

 

PA_Magelang,15/11/2019, Pelaksanaan Surveillance II Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Assesor PTA Semarang yang berjumlah 4 orang dan diketuai oleh H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.H. sampai di PA Magelang dan langsung disambut Oleh Ketua  Ahmad Kholil Irfan,S.Ag., S.H., M.H., Wakil Ketua H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H., Hakim Imdad, S.H.I., M.H.dan juga Panitera dan Sekretaris, bertempat di ruang tamu ketua. Dimana sebelumnya tim melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan APM baik  dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang sidang dan juga beberapa sarana dan prasarana yang mendukung penilaian APM itu sendiri.

 2

Acara kemudian dilanjutkan di ruang rapat dan diikuti oleh seluruh pegawai PA Magelang. Dalam sambutannya ketua tim assesor menyampaikan beberapa poin penilaian diantaranya penelusuran dokumen dan juga observasi. Observasi meliputi pelaksanaan slogan 5R ( Resik, Rapi, Rawat, Rajin dan Ringkas), 3S ( Senyum, Sapa dan Salam), pojok E-court, keberlanjutan pelaksanaan manajemen resiko, survey kepuasan masyarakat dan juga pelaksanaan kontrak kinerja apakah sudah diadakan tindak lanjut atau belum. 

5

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari Ketua PA dan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh masing-masing assesor kepada perwakilan pegawai PA Magelang. Kemudian ekspose terhadap temuan-temuan yang ada baik dari kesekretariatan dan juga kepaniteraan. 

1

Pembinaan dan Pengawasan serta Monitoring 9 (Sembilan) Aplikasi di Pengadilan Agama Magelang

Pembinaan dan Pengawasan serta Monitoring 9 (Sembilan) Aplikasi di Pengadilan Agama Magelang

cover

Senin, 12 Nopember 2019, Hakim Tinggi Pengawas Daerah Drs. Heru Marsono, SH., MH melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta Monitoring 9 (Sembilan) Aplikasi Peradilan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Magelang. Hatibinwasda tiba di Pengadilan Agama Magelang  pukul 09.00 WIB.

 rtk

Setibanya di Pengadilan Agama Magelang, Hatibinwasda PTA Semarang  disambut oleh Ketua PA Magelang, Akhmad Kholil Irfan S.Ag., S.H. M.H., Wakil Ketua H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H., Panitera Drs. Saefudin, Sekretaris Parjono, S.H.  di ruang tamu ketua PA Magelang. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan surat tugas nomor W11-A/3984/Kp.01.1/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 perihal Pembinaan dan Pengawasan serta Monitoring 9 (Sembilan) Aplikasi Peradilan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama. Selain melaksanakan pengawasan terkait Manajemen Peradilan/Pelayanan Publik, Administrasi Peradilan dan Pelaksanaan Putusan, Administrasi Perkara dan Kinerja Pelayanan Publik, serta Administrasi Umum.

ekspose

Pada hari kedua, Hatibinwasda menggelar ekspos terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sehari sebelumnya. Ekspos dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB di ruang sidang  utama Pengadilan Agama Magelang dengan dihadiri oleh pimpinan, para hakim, serta karyawan karyawati Pengadilan Agama Magelang. Ekspos dibuka oleh KPA Magelang dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Hatibinwasda PTA Semarang dan mempersilahkan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Diawali dari penyampaian pesan dari KPTA Semarang diantaranya tentang menjaga kerukunan dan keakraban di lingkungan Pengadilan Agama, Pemberian apresiasi terhadap pencapaian raport SIPP setiap minggunya, dan juga evaluasi 9 aplikasi yang hampir berjalan seluruhnya. Selain itu Hatibinwasda juga berpesan tentang optimalisasi penyerapan anggaran guna menghadapi ahir tahun. Pada ahir ekspos dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan usulan dari pegawai PA Magelang yang kemudian akan disampaikan dan ditindak lanjuti oleh PTA Semarang.

pb

Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2019

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

 

atas

 

PA_Magelang, Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:1561/SEK/HM.01.2/11/2019 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, maka dengan ini, Pengadilan Agama Magelang melaksanakan Upacara Hari Pahlawan dengan tema “Aku Pahlawan Masa Kini”. Menjadi pahlawan masa kini dapat diakukan oleh siapapun warga negara Indonesia, dalam bentuk aksi - aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti tolong menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat menggangu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugukan orang lain dan sebagainya.

 

kpa

 

Dalam pidatonya Akhmad Kholil Irfan S.Ag., S.H. M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Magelang sekaligus Pembina Upacara menyampaikan, bahwa wajib bagi kita untuk menghormati jasa-jasa para Pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. penghormatan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya memanfaatkan waktu kita, tenaga kita, untuk digunakan dalam hal-hal yang positif dan menjadi pahlawan masa kini.

 

1

 

Upacara peringatan Hari Pahlawan dilaksanakan pada pukul 08.00 bertempat di Pengadilan Agama Magelang dengan diikuti oleh seluruh pegawai PA Magelang. Adapun yang bertugas sebagai Komandan Upacara adalah charis Budi Nasucha, Pembaca Naskah Pembukaan UUD 1945 M. Nalina Zaky Afif (Mahasiswa Praktek Magang), Pembaca Doa Drs. Saefudin.

 

kpu

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi 9 Aplikasi Badilag

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi 9 Aplikasi Badilag

 

WhatsApp Image 2019 10 28 at 14.01.48

 

MUNGKID, Melalui surat bernomor 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama, Dirjen Badilag peluncuran 9 aplikasi layanan terdiri dari 5 (lima) layanan langsung untuk masyarakat pencari keadilan yaitu Notifikasi Perkara, Informasi Produk Pengadilan, Antrean Sidang, Basis Data Terpadu Kemiskinan, Command Center; dan 4 (empat) layanan yaitu : PNBP Fungsional, E-Eksaminasi, E-Register dan E-Keuangan diperuntukan bagi intern Pengadilan Agama. Kesembilan aplikasi ini telah di launching tanggal 18 September 2019.

Untuk memberikan respon yang baik atas peluncuran aplikasi tersebut Hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2019 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ke-91 Pengadilan Agama Se Keresidenan Kedu menyelenggarakan sosialisi penggunaan aplikasi tersebut dengan melibatkan steack holder seperti Ketua, Sekretaris, Panitera dan Tim IT masing-masing Pengadilan, acara tersebut juga bersamaan dengan rapat kordinasi yang mengambil tempat wilayah Pengadilan Agama Mungkid dan nampak hadir Drs. Muh. Uzair Panitera dan Nani Rokhimah,S.H. Sekretaris PA Purworejo mengikuti dengan setia dan memberikan support atas terselenggaranya dan beroperasinya 9 aplikasi dimaksud.

Dalam sambutannya, Ketua Kordinator Se Wilayah Keresidenan Kedu Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. menyampaikan, bahwa acara sosialisasi ini tidak lagi melakukan pengkajian teori dan latar belakang pelaksanaan 9 aplikasi tersebut, akan tetapi kita harus langsung aksi, sehingga besok atau lusa semua pengadilan agama di wilayah keresidenan kedu sudah siap dioperasikan. Oleh karenanya, Saya minta lanjut Ketua Kordinator hari ini diskusi juga memutuskan hari penggunaan dan menginventarisir kebutuhan dalam pengoperasian ke 9 aplikasi tersebut, sehingga dua hari kedepan semua sudah terpasang tanpa kecuali.

Acara pemaparan materi dan diskusi dipandu oleh Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I., Ketua Pengadilan Agama Purworejo dengan narasumber Drs. H. Chotibul Umam, S.H., M.H. yang juga salah seorang satgas SIPP pada PTA Semarang. Dalam pengantarnya Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. menyampaikan “saat ini suka tidak suka mau tidak mau warga peradilan terutamanya hakim harus mampu menggunakan dan menerapkan ke 9 aplikasi tersebut, artinya seluruh hakim dan seluruh pejabat kepaniteraan bahkan seluruh pegawai pada Pengadilan Agama harus ramah terhadap teknologi dan 9 aplikasi dimaksud, dan tanggal 30 Oktober 2019 seluruh PA di Keresidenan Kedu harus sudah memasang 9 aplikasi tersebut tanpa kecuali dan tanpa alasan apapun.

Usai menyampaikan berbagai hal terkait 9 aplikasi inovasi badilag, Ketua kordinator Sahidin Mustafa didampingi Agus Yunih melakukan inventarisasi kekuatan kelengkapan baik hardware maupun software setiap satuan kerja secara real dan dicocokan dengan data pada 9 aplikasi dimaksud untuk segera direalisasikan, sehingga pada tanggal 1 Nopember 2019 semuanya sudah bisa beroperasi.

 

1 3

 

Disepakati di dalam rapat kordinasi yang dipandu oleh Ketua Kordinator Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H dan disampingi Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. point-point sebagai berikut :

1. Setiap satker/pengadilan agama di wilayah keresidenan kedu pada tanggal 30 Oktober 2019 harus/wajib sudah terpasang ke-9 aplikasi tersebut;
2. Bagi satker yang belum memiliki perangkat agar ke 9 aplikasi tersebut dapat di akses dan diopesikan, pembeliannya akan dibantu oleh kordinator dengan cara beriyuran, dan pembeliannya diserahkan kepada Tim IT sekeresidenan Kedu;
3. Untuk keseragaman "desain template" atau tampilan 9 aplikasi tersebut akan dirumuskan oleh tim IT dengan mengacu atau memedomani disain template milik Pengadilan Agama Purworejo yang merupakan hasil innovasi Agung Dwi Andriyatmoko, A.Md.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti Hymne Mahkamah Agung RI, dilanjutkan dengan pembacaan do’a yang dipimpin oleh wakil ketua PA Mungkid Drs. H. Ayif, M.H. (Humas)

Sumber :http://www.pa-purworejo.go.id/berita/pa-purworejo/198-rapat-koordinasi-dan-sosialisasi-9-aplikasi-badilag

Pendaftaran Surat Kuasa

PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS DAN SURAT KUASA INSIDENTIL

 

1. Untuk Kuasa Hukum / Advokat

  1. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
  2. Melampirkan ID Card (kartu pengenal) yang masih berlaku;
  3. Melampirkan Berita Acara Sumpah;
  4. Membayar PNBP Sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

2. Untuk Kuasa Insidentil

  1. Calon Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa datang menghadap ke Pengadilan Agama Bima;
  2. Fotokopi KTP pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
  3. Menandatangani Surat Kuasa Insidentil dihadapan Pejabat yang berwenang;
  4. Membuat Surat Permohonan untuk menjadi kuasa;
  5. Surat Izin dari Ketua Pengadilan untuk beracara di Pengadilan Agama Bima;
  6. Melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan darah;
  7. Membayar PNBP Sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

13 Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Praktik Hukum dan Magang di Pengadilan Agama Magelang

13 Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Praktik Hukum dan Magang di Pengadilan Agama Magelang

serah 

 

PA Magelang || 28 Oktober 2019.

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  Nomor : 4753/Dek/10/AS/FIAI/X/2019 Perihal Permohonan Izin Praktik Hukum dan Magang, pada hari ini bertempat di ruang rapat Ketua PA Magelang Akhmad Kholil Irfan S.Ag., S.H. M.H. menerima 13 mahasiswa UII yang akan melaksanakan praktik hukum dan magang. Didampingi Fauziah, S.H Kasubag Kepegawaian dan Ortala dan Sugeng Triyono, S.H. Kasubag Umum dan Keuangan. Adapun dosen pembimbing dari UII adalah Ilham Ghofar, S.H. 

 

ilham

 

Sebelum menyerahkan mahasiswa Ilham Ghofar, S.H. meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang agar para mahasiswa magang dapat diberikan bimbingan supaya dapat lebih mengenal apa yang ada di PA Magelang. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua PA Magelang berupa ucapan selamat datang kepada dosen pembimbing dan para mahasiswa magang. Ketua PA Magelang juga berpesan kepada para mahasiswa karena mereka adalah calon pemimpin di masa depan. Bertindak sebagai Hakim Pendamping dari PA Magelang adalah Imdad, S.H.I., M.H. dan Himmatul Aliyah, S.Ag. 

sambutan

 

Setelah Acara Serah terima mahasiswa selesai dilakukan maka diadakan foto bersama di depan resepsionis Pengadilan Agama Magelang.

pb

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke - 91

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Pengadilan Agama Magelang

atas 

PA Magelang || 28 Oktober 2019.

" Bersatu Kita Maju " tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing, namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari parnografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dari terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara. Demikianlah sebagian isi dari naskah pidato hari Sumpah Pemuda ke-91 yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan S.Ag., S.H. M.H. 

 

 sambutan

 

Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 dilaksanakan pada pukul 08.00 bertempat di Pengadilan Agama Magelang diikuti oleh seluruh pegawai PA Magelang. Bertugas sebagai pembaca Undang - Undang Dasar 1945 Siti Anisah PPNPN, pembaca Ikrar Sumpah Pemuda Majid Taqiyudin, A.Md PPNPN dan pembaca Doa Imdad, S.H.I., M.H.

uud 

ikrar

doa

 

Pembinaan Tim Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Pembinaan Tim Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

1 

PA Magelang || 17 Oktober 2019.

Dalam rangka tertib administrasi dan penatausahaan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengadilan Agama Magelang mendapatkan pembinaan dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI. Pembinaan yang dimulai pada pukul 13.00 WIB tersebut bertempat diruang rapat PA Magelang. Turut hadir diruangan tersebut Ketua PA Magelang Akhmad Kholil Irfan S.Ag., S.H. M.H., Panitera Drs. Saefudin, Sekretaris Parjono, S.H., Bendahara penerimaan Zakaria dan Bendahara Pengeluaran Sugeng Triyono, S.H.

jdl

Kegiatan pembinaan disampaikan oleh Kepala Bagian PNBP Jamaludin, SH., MH, Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom Kepala Sub Bagian PNBP Peradilan C. Salah satu tujuan pembinaan tersebut yaitu untuk mendapatkan masukan dari satker dalam rangka izin penggunaan kembali PNBP yang telah disetorkan kepada negara.

3

Adapun beberapa saran/rekomendasi yang diberikan dalam pembinaan tersebut yaitu biaya uang meja (leges) pertama tidak dipungut PNBP nya tetapi bila leges ke-2 baru dikenakan PNBPnya. Kasir tidak diperbolehkan menyimpan uang terlalu lama setelah instrumen diserahkan dari Panitera Pengganti, sebaiknya langsung diserahkan ke Bendahara Penerimaan. Bila Bendahara Penerimaan disaat menyetor dan Banknya offline/mengalami gangguan yang mengakibatkan tercatat esok harinya, maka Bendahara Penerimaan membuat berita acara atas gangguan Bank tersebut. Dokumen PNBP wajib diarsipkan dengan tertib, dipisahkan PNBP Umum dan PNBP Fungsional. Dan untuk data SIMARI DIPA 01 wajib diubah dengan tambah data dari SPM.

 

 

 

Percepat Implementasi 9 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag, KPA Magelang Dan Tim Kunjungi PA Semarang

Percepat Implementasi 9 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag, KPA Magelang Dan Tim  Kunjungi PA Semarang

smg a 

Sebagaimana telah diketahui pada tanggal 15 Juli 2019 lalu, Dirjen Badilag mengeluarkan surat bernomor 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama. Surat tersebut berisi tentang penerapan 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen Badilag. Dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut, Jum’at (4/10/2019), Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, S.H., M.H bersama tim TI, perwakilan Hakim dan Panitera berkunjung ke Pengadilan Agama Semarang. Kehadiran rombongan PA Magelang disambut dengan hangat oleh Ketua, Panitera dan sekretaris PA Semarang. Tidak berlama-lama, setelah sempat beramah tamah di ruang ketua, rombongan PA Magelang dibawa menuju ruang rapat guna mendengar paparan implementasi 9 aplikasi inovasi Ditjen Badilag dari Panitera PA Semarang, Tohir, S.H.

smg aa

Setelah paparan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, rombongan di bawa berkeliling kantor PA Semarang dan melihat langsung proses pelayanan terhadap pencari keadilan, termasuk di dalamnya adalah implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Semarang. Kepada tim redaksi, KPA Magelang menyatakan bahwa tujuan rombongan PA Magelang ke PA Semarang adalah selain melihat implementasi 9 aplikasi juga ingin memastikan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dapat segera dengan cepat diterapkan di PA Magelang. “PA Semarang dipilih, karena PA Semarang adalah pengadilan kelas 1A yang berada di wilayah propinsi dan sudah menerapkan beberapa aplikasi yang dikembangkan Ditjen Badilag”, terangnya.

smg t

Seperti telah diketahui bersama, dalam beberapa kesempatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyatakan bahwa perubahan secara mendasar terkait cara kerja pengadilan sebagaimana yang sudah menjadi kebijakan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E Court sampai Register Elektronik harus disikapi dan dimanfaatkan dengan baik, pengadilan agama harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, 9 Aplikasi ini dikembangkan untuk menopang kebijakan resmi Mahkamah Agung tersebut.

Selain itu, inovasi-inovasi ini didasarkan pada persoalan real yang terjadi di pengadilan, baik di bidang pelayanan publik maupun administrasi internal. “Peradilan Agama harus bisa mengatasi persoalan dan hambatan yang muncul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, 9 inovasi ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan sistem administrasi pengadilan menjadi lebih baik” demikian pungkasnya.

smg b

Untuk mengetahui apa saja 9 aplikasi tersebut, mari kita simak uraian singkatnya berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Ditjen Badilag dalam surat tersebut.

  1. Aplikasi Notifikasi Perkara. Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapakan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah ada yang menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama belum pernah dilakukan. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).
  2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan. Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.
  3. Aplikasi Antrean Sidang. Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.
  4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan. Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014..
  5. Command Center. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan kordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat pengembangan E Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.
  6. Aplikasi PNBP Fungsional. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.
  7. Aplikasi e-Eksaminasi. Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.
  8. Aplikasi e-Register. e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.
  9. Aplikasi e-Keuangan. Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

Seluruh pengadilan agama akan menerapkan ujicoba terhadap 9 aplikasi tersebut dari tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 25 Juli 2019, khusus Aplikasi Notifikasi Perkara dan Aplikasi Antrean Sidang, hanya diujicobakan di 9 satuan kerja yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Dirjen Badilag MARI Nomor: 3342/DJA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, yaitu PA Bandung, PA Soreang, PA Bekasi, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Pusat, PA Serang, PA Tangerang dan PA Tigaraksa.

Dalam surat itu juga disampaikan bahwa jika terjadi kendala saat proses implementasi ujicoba, baik yang terkait operasional dan sistem aplikasi, agar dapat menyampaikan permasalahannya kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melalui formulir yang telah disiapkan pada link http://bit.ly/9Aplikasi, paling lambat tanggal 26 Juli 2019.

Penerapan 9 aplikasi ini akan dipantau terus pelaksanaannya untuk kemudian dievaluasi dan disempurnakan. “ Saya harap semua satuan kerja menerapkan inovasi-inovasi ini, dan pelaksanaanya akan saya pantau secara langsung” demikian ditegaskan Dirjen Badilag.

Sistem administrasi peradilan harus selalu berjalan dengan baik, adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi harus terus dilakukan di bawah koridor kebijakan Mahkamah Agung, sistem evaluasi harus dilaksanakan secara periodik untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan kinerja setiap satuan kerja, hambatan dan permasalahan harus terus dicarikan solusinya agar gerak organisasi pengadilan bisa terus berjalan dengan efektif dan efisien. [imdoc]

Rapat Bulanan Pengadilan Agama Magelang 2019

Rapat Bulanan Pengadilan Agama Magelang

 

rpt

 

Magelang - Kamis (03/10/2019), Bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Magelang, pada hari ini diadakan rapat rutin bulanan yang dihadiri oleh seluruh pegawai PA Magelang. Parjono, S.H. Sekretaris PA Magelang sebagai moderator rapat membuka jalannya rapat pada pukul 14.00 WIB. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian arahan dan nasehat dari Ketua PA Magelang Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H. diantaranya membahas tentang langkah-langkah strategis setelah terjadinya mutasi jabatan Kasubag TI dan Pelaporan dan juga adanya peralihan jabatan Kasubag Umum dan Keuangan serta dalam rangka merespon program-program terbaru dari Bpk. Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H.  tentang 9 Aplikasi  Pelayanan Peradilan Agama. 

 

rpt 1

 

Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyampaian usulan dari para pejabat dan pegawai tentang gagasan, maupun kendala yang terjadi selama menjalankan tugas sebagai pegawai di PA Magelang. Dengan adanya penyampaian hal-hal tersebut diharapkan dapat terjadi keterbukaan dan juga kenyamanan yang selanjutnya bisa meningkatkan kekompakan dalam bekerja bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Magelang.

 

rpt 2

Statistik Pengunjung Website

0094789
Hari ini
Minggu ini
Bulan ini
Jumlah
163
328
2327
94789

16.99%
38.02%
7.36%
0.84%
0.17%
36.61%
Online (15 minutes ago):9
9 guests
© 2018 Team IT Pengadilan Agama Magelang Powered by Sambudhi