Masalah Pemberian Nafkah Selama Proses Perceraian

oleh : Admin_PaMgl, Kategori: Tanya Jawab Hukum, Sudah dibaca : 3981 kali

Pertanyaan

Saya dan istri beragama Islam. Istri saya membawa anak meninggalkan saya karena perbedaan prinsip dan pemikiran. Kami sudah pisah tinggal selama 6 bulan. Sekarang kami dalam proses cerai. Istri saya mengugat saya tidak memberikan nafkah selama 6 bulan tersebut. Saya tidak memberi nafkah karena kenyataan bahwa dia meninggalkan saya dan ketidaktahuan saya untuk harus tetap memberi nafkah dalam situasi ini. Yang saya tahu kewajiban memberi nafkah apabila sudah cerai. Mohon petunjuknya untuk gugatan ini.

Jawaban

Istri Anda memang dapat menggugat Anda ke pengadilan agama jika Anda melalaikan kewajiban hukum Anda sebagai seorang Ayah dan sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarga Anda. Sebagai seorang ayah, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini berlaku hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban orangtua tersebut terus berlaku walaupun kedua orangtua bercerai.

 

Melihat ketentuan tersebut, ini berarti apabila setelah ada perceraian pun kewajiban Anda untuk memelihara anak (termasuk dengan memberikan nafkah) tetap harus dilaksanakan, maka selama proses perceraian pun tentu saja Anda tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah.

 

Istri Anda juga mempunyai hak untuk tetap dinafkahi oleh Anda selama proses perceraian, ini karena berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan, Anda sebagai suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan Anda. Apabila Anda melalaikan kewajiban Anda, istri Anda dapat menggugat Anda ke pengadilan agama. Bahkan setelah bercerai pun, pengadilan dapat mewajibkan kepada Anda sebagai mantan suami, untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri Anda (Pasal 41 huruf c UU Perkawinan).

 

Selain itu, mengenai nafkah ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP Perkawinan”), yang mengatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

 

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP Perkawinan dikatakan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.    Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Print BeritaPrint PDFPDF

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar


Nama *
Email * Tidak akan diterbitkan
Url  masukkan tanpa Http:// contoh :www.ruumit.com
Komentar *
security image
 Masukkan kode diatas
 

Ada 0 komentar untuk berita ini

Himbauan Informasi

Sms Info Perkara


Pengunjung kami



925458 Total Hits Halaman
153432 Total Pengunjung
143 Hits Hari Ini
27 Pengunjung Hari Ini
1 Pengunjung Online
YM PaMgl