IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

oleh : Admin_PaMgl, Kategori: Artikel Hukum, Sudah dibaca : 227 kali

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

Konstitusionalisme

 

  • kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.
  • konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara
  • Hubungan antara Negara dan Konstitusi. Menurut Walton H. Hamilton dengan paham konstitualisme. Konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan

 

Fungsi Konstitusi (Maarseven)

  • Fungsi Transformasi, mencakup 3 aspek:
    1. konstitusi mentransformasi kekuasaan politik ke dalam kategori hukum shg menjadi legal power/kewenangan;
    2. konstitusi mentransformasi pendirian dan kepentingan politik ke dalam norma hukum sehingga memiliki kekuatan (legal force);
    3. mereformasi institusi kenegaraan sesuai dengan pandangan politik yang berpengaruh besar
  • Fungsi Regulasi, merupakan efek normatif dari perilaku yang diatur, proses pembuatan peraturan atau keputusan dalam kewenangan (legal power) lembaga-lembaga negara.
  • Fungsi kanalisasi, konstitusi menyediakan instrumen untuk menyelesaikan problem ketatanegaraan baik itu berupa konflik politik maupun sengketa hukum.
  • Fungsi Informasi, konsitusi sebagai saluran untuk menyampaikan subsistem politik dan subsistem hukum kepada masyarakat serta medium informasi bagi dunia internasional tentang sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara.

>> Selengkapnya ...


Print BeritaPrint PDFPDF

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar


Nama *
Email * Tidak akan diterbitkan
Url  masukkan tanpa Http:// contoh :www.ruumit.com
Komentar *
security image
 Masukkan kode diatas
 

Ada 0 komentar untuk berita ini

Himbauan Informasi

Sms Info Perkara


Pengunjung kami



925411 Total Hits Halaman
153432 Total Pengunjung
96 Hits Hari Ini
27 Pengunjung Hari Ini
1 Pengunjung Online
YM PaMgl