Pengadilan Agama Magelang

pa magelang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2022, diikuti Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang lewat Kanal Youtube

Kota Magelang, 3 Januari 2023, bertempat di ruang kerja masing – masing. Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang mengikuti dan menyaksikan Reflesi Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2022 lewat Kanal Youtube. Refleksi Akhir Tahun merupakan agenda tahun Mahkamah Agung yang dilaksanakan setiap akhir tahun dalam rangka menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H, menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2022 dengan tema “ Integritas Tangguh Kepercayaan Publik Tumbuh” . Pada Kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung menyampaikan permohonan maaf yang sebesar- besarnya atas kejadian yang menimpa dua orang Hakim Agung dan beberapa Aparatur Mahkamah Agung tersebut. Peristiwa ini sebagai pelajaran untuk upaya pembenahan di tubuh lembaga peradilan kedepannya.

Dalam rangka melaksanakan fungsi mengatur, selama tahun 2022 Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk Perma sebagai berikut:

  1. Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
  2. Perma Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara TIndak Pidana Korupsi;
  3. Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektoronik;
  4. Perma Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesetariatan Peradilan;
  5. Perma Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
  6. Perma Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik;
  7. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pekara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
  8. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;
  9. Perma Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisisasi Dan Kesekretarian Peradilan;
    Selain dalam PERMA, Mahkamah Agung juga telah meluncurkan beberapa Aplikasi sepanjang tahun 2022 diantaranya Aplikasi E-BERPADU guna memudahkan Pemberkasan Perkara Pidana. Produktivitas memutus dan minutasi yakni Jumlah perkara mengalami kenaikan 47.57%, Produktivitas memutus dari jumlah beban perkara sebesar 99.47% rasio memutus perkara sudah mencapai target yakni 75%, produktitas minutasi meningkat sebesar 39,88% yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung yaitu sebanyak 30.195%.
    Meskipun di tahun ini Mahkamah agung di terpa cobaan yang sulit, namun banyak prestasi yang ditorehkan Mahkamah Agung yakni;
  10. Menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke 10 kali berturut -turut atas laporan keuangan dari badan pengawan keuangan;
  11. Juara I kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan untuk Kelompok Kementerian lembaga dari Kementerian Keuangan RI di bidang pengelolaan asset dan lelang;
  12. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik sebagai lembaga yang informative dengan nilai 97.13;
  13. BKN Award tahun 2022 untuk non kementerian tipe besar dari Badan Kepegawaian Negara atas Capaian dalam Penilaian Kompetensi;
    Dalam pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung pada tahun 2022 satuan kerja yang meraih WBK sejumlah 5 satuan kerja, WBBM 1 satuan kerja . Pengaduan dan Penanganan Pengaduan dalam tahun 2022 jumlah pengaduan sebanyak 3.988 dan yang telah di proses sebanyak 3.212 serta masih dalam proses sebanyak 776.
    “Dalam Upaya membangun lembaga Peradilan yang bersih dan wibawa saya akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam tubuh lemabaga dengan penguatan pengawasan dan pembinaan agar kedepannya tinggat pelanggaran disiplin” ujar Syarifudin. (FPP)