Dasar Hukum

No	Nomor	Tentang
1	Undang-Undang No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik
4	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2011	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
6	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017	Pengklasifikasian Informasi Publik
8	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021	Standar Layanan Informasi Publik
9	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2022	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
10	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
11	Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Surat Keputusan Pengadilan Agama Magelang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) pada Pengadilan Agama Magelang dapat diunduh pada link dibawah ini.

[SK PPID]

Standar Keamanan Data Informasi

Standar keamanan informasi adalah serangkaian pedoman dan praktik yang dirancang untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Pengadilan Agama Bantul telah menerapkan standar keamanan data informasi seperti penggunakan HTTPS dalam website dan menerapkan managemen user dalam Aplikasi SIPP.

Upaya yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Bantul telah dibuat SOP Keamanan Data Informasi dan SOP Teknologi Informasi yang saling terkait dalam implementasinya.