Desain tanpa judul (3)
0%
Loading ...

Pengadilan Agama Magelang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Adil Tanpa Jarak, Melayani Tanpa Pilih Kasih: PA Magelang Perkuat Implementasi Nilai Ketidakberpihakan

Kota Magelang, Rabu (11/11/2026) – Integritas lembaga peradilan tercermin dari konsistensi aparatur dalam memperlakukan setiap orang secara adil, tanpa membedakan kedekatan maupun hubungan personal. Semangat tersebut menjadi penekanan dalam briefing Rabu pagi Pengadilan Agama Magelang yang dipimpin Sekretaris, Wahyu Puji Leksono, S.Kom., serta diikuti PPPK, petugas PTSP, Posbakum, tenaga outsourcing keamanan dan kebersihan, serta mahasiswa PPL.

Dalam arahannya, Sekretaris mengingatkan implementasi 8 Nilai Utama Mahkamah Agung, khususnya nilai ketujuh, yaitu Ketidakberpihakan. Prinsip ini harus diwujudkan dalam setiap bentuk pelayanan, baik kepada masyarakat pencari keadilan maupun dalam pelayanan internal kesekretariatan kepada sesama pegawai. Seluruh pelayanan harus diberikan secara objektif, profesional, dan setara, tanpa perlakuan istimewa kepada pihak tertentu karena unsur kedekatan, bahkan terhadap pihak yang telah dikenal sekalipun yang berpotensi menimbulkan kesan subjektivitas dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Setiap pencari keadilan berhak memperoleh kualitas pelayanan yang sama.

Selain itu, seluruh peserta diingatkan untuk menjaga privasi dan keamanan pimpinan serta seluruh aparatur PA Magelang dengan tidak memberikan nomor kontak pribadi maupun alamat rumah kepada siapa pun tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Memasuki pekan terakhir PPL, Sekretaris juga berpesan kepada mahasiswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyerap pengalaman dan praktik baik sebagai bekal ke depan. Sementara itu, hal-hal yang dinilai kurang tepat diharapkan dapat disampaikan secara konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bersama.

Melalui briefing ini, PA Magelang kembali menegaskan bahwa ketidakberpihakan tidak mengenal batas ruang pelayanan. Ia harus hadir dalam setiap interaksi dengan masyarakat, dalam setiap proses administrasi antarsesama pegawai, hingga dalam setiap keputusan kedinasan. Sebab, lembaga yang menjunjung tinggi keadilan harus terlebih dahulu memastikan bahwa keadilan itu tumbuh dalam budaya kerjanya sendiri: tanpa pilih kasih, tanpa perlakuan istimewa, dan tanpa kompromi terhadap integritas.