Magelang, 11/10/2023 – Pengadilan Agama Magelang bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang dan Kementerian Agama Kota Magelang meluncurkan aplikasi revolusioner, SIKACER (Sistem Informasi Perkawinan dan Perceraian). Acara penting ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran utama ketiga instansi tersebut, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pasca-perceraian.
SIKACER merupakan singkatan dari Sistem Informasi Perkawinan dan Perceraian, sebuah aplikasi canggih yang memberikan kemudahan kepada masyarakat setelah terjadinya proses perceraian. Aplikasi ini memungkinkan mereka untuk segera mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dan Kartu Keluarga (KK) yang mencerminkan perubahan status mereka menjadi cerai.
Ketua PA Magelang, Septianah S.H.I. M.H., dalam sambutannya, mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang. Beliau menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama antar instansi demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Plt. Kepala Disdukcapil Kota Magelang, R.R. Sri Mulatsih S.E. M.S.i., juga menyampaikan sambutan dengan menegaskan bahwa tujuan utama aplikasi ini adalah memudahkan masyarakat pasca-perceraian. Ia sepakat dengan pimpinan PA bahwa kerjasama perubahan identitas ini merupakan wujud pelayanan kepada pencari keadilan di PA Magelang.
Selain itu beliau berharap agar Kementrian Agama Kota Magelang juga bisa menerapkan inovasi tersebut, sehingga masyarakat kota Magelang yang melakukan pernikahan bisa mendapatkan KTP dan KK yang baru.
Acara puncak peluncuran ditandai dengan peluncuran aplikasi dan sesi foto bersama, menunjukkan semangat kerjasama yang erat antara ketiga instansi ini dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, produk akhir SIKACER juga secara simbolis diserahkan kepada masyarakat yang hadir, menandai langkah penting dalam memperbaiki layanan administratif pasca-perceraian di Kota Magelang.
Aplikasi SIKACER diharapkan akan membantu mempercepat proses administratif bagi warga yang mengalami perceraian, dan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan yang lebih baik di masa depan (bgs)