Pengadilan Agama Magelang

pa magelang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Panmud Gugatan PA Magelang Mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Magelang semester II tahun 2023

Magelang, 13 Desember 2023 kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Magelang Bertempat di Ruang sidang Setda lantai 2 Kota Magelang. Rabu tanggal 13 Desember 2023 dihadiri oleh Erida Andriyanti, S.H. Panmud Gugatan Pengadilan Agama Magelang.

Acara yang di buka langsung oleh Kepala DPM MPP Kota Magelang Ibu Khudhoifah, SH., MM tersebut dimulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh OPD dan Instansi Vertikal yang berada di Kota Magelang. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi menyampaikan paparan dimana ada 37 tenant yang aktif dari OPD dan instansi vertikal yang meliputi 401 layanan.

Dalam Monev juga disampaikan mengenai PKS yang akan diperbaharui di awal tahun 2024, data pengunjung di MPP selama 6 bulan terakhir, trend grafik pengunjung dimana ada beberapa tenant yang banyak pengunjung dan sama sekali tidak ada pengunjung, Sosialisasi agar MPP lebih familiar di masyarakat sehingga fungsi dan manfaat dari adanya MPP dirasakan lebih oleh masyarakat serta masih adanya tenant yang belum memiliki SOP dan petugas yang kurang kompeten.

Harapan dari Khudhoifah agar kedepannya tenant yang sudah ada agar hadir sesuai dengan PKS, meningkatkan kompetensi petugas tenant serta membantu mensosialisasikan MPP agar lebih dikenal oleh masyarakat.

Adapun sambutan dari Setda Kota Magelang bapak Hamzah Kholifi, S.Sos. M.S.I agar memaksimalkan tenant yang sudah ada, memperbaiki SOP dan update persyaratan dalam website masing-masing.

Dalam sambutan penutupnya Hamzah kholifi menyatakan jika MPP kota Magelang masuk dalam 45 MPP Kab/Kota se Indonesia yang memperoleh predikat Sangat Baik dan kedepannya semoga bisa meraih predikat Prima. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab.

Dalam akhir sesi tanya jawab Khudhoifah menekankan bahwa MPP tidak bisa berjalan sendiri karena perlu komitmen layanan dari instansi terkait dan PKS berakhir di tahun 2023, terkait dengan hal tersebut diharapkan OPD dan instansi vertikal menyiapkan konsep PKS terbaru. (EA)