Magelang, 06 Mei 2024 – Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, melakukan studi tiru terkait pembangunan zona integritas (ZI) untuk meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Magelang yang telah sukses mendapatkan predikat WBBM ditahun 2023. Pengadilan Agama Magelang merupakan satu-satunya satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI yang didapuk Kemenpan-RB sebagai peraih WBBM.
Langkah ini diambil sebagai upaya persiapan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dalam mengikuti kompetisi meraih predikat WBBM tahun 2024 sesuai usulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Rangkaian Studi tiru ini dilaksanakan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Magelang yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang, Bapak Nurhasan, S.H.I., M.E., Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang, Ibu Ana Efandari S, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Magelang, Bapak Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Magelang, Bapak M.Y.A Azgan Wakano, S.H., unsur pimpinan, pejabat dan pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang datang sejumlah 11 (sebelas) orang didampingi salah satu Kabag dari Kanwil setempat.
Acara dibuka dengan sambutan sekaligus materi dari Ketua Pengadilan Agama Magelang, Bapak Nurhasan, S.H.I., M.E, yang memberikan dorongan dan dukungan atas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam meraih predikat WBBM. Dilanjutkan dengan pemaparan dari wakil ketua PA Magelang dan Hakim Pengadilan Agama Magelang, Bapak Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H., tentang “Kiat Sukses Meraih WBBM Ala Pengadilan Agama Magelang”.
Pengadilan Agama Magelang berharap bahwa langkah yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi instansi lainnya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan integritas birokrasi hingga memperoleh predikat WBBM. Dengan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, diharapkan tercipta sinergi yang positif dalam upaya menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani dengan baik bagi seluruh masyarakat.