Magelang – Aparatur Pengadilan Agama Magelang mengikuti sosialisasi pembangunan zona integritas yang digelar Ditjen Badan Peradilan Agama yang dilaksanakan secara daring pada pukul 08.00 WIB – selesai. Sosialisasi diisi pembicara Ferri Taufik Ferdiansyah, SE., Ak., M.Ak., CA., CFrA , auditor dari Badan Pengawasan (Bawas).
Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian laporan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Hj. Nur Djanah syaf, S.H., M.H. yang pada intinya menyampaikan keberhasilan Ditjen Badilag dalam memotivasi dan mendampingi satuan kerja Peradilan Agama.
“Di Peradilan Agama setidaknya terdapat 103 satuan kerja yg memperoleh predikat WBK dan 5 satuan kerja yg memperoleh predikat WBBM. Untuk satuan kerja yg akan diusulkan WBK dan WBBM tahun ini, maka Ditjen Badilag akan menunggu usulan dari Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu karena ada kriteria pengusulannya,” terangnya.
Baca juga : Tim ZI PA Magelang Berbagi Langkah Sukses di Kemenag Kota Magelang
Selanjutnya sebelum membuka kegiatan secara resmi, Dr. Drs. H. Aco Nur, S. H., M.H. yang juga sebagai Dirjen Badilag menyampaikan latar belakang dilaksanakannya sosialisasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Peradilan Agama
“Dengan adanya perubahan regulasi dan berlakunya Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas yang menjadi tolak ukur kinerja institusi/organisasi dalam melayani masyarakat juga memrubah strategi kita sehingga satuan kerja mampu memahami dan melaksanakan penilaian secara mandiri dalam persiapan PMPZI tahun 2022,” terangnya.
Selaku pemateri, Ferri Taufik Ferdiansyah menyampaikan mengenai perbedaan dalam penilaian evaluasi ZI berdasarkan regulasi terbaru yang salah satunya menekankan pada transformasi digital dan pelaksana sekaligus implementasi Core Value ASN dan Employer Branding yang dipastikan masuk pada SOP dan Kegiatan Layanan Peradilan
Selain itu tagline Bangga Melayani Bangsa juga menjadi titik tuju dari pembangunan Zona Integritas satuan kerja. Ditambah dengan pemilihan serta agenda Agen Perubahan yang harus disesuaikan dikarenakan saat ini agen perubahan juga harus membuat laporan berkala dan menghasilkan kerja minimal satu tahun.
Selanjutnya dipaparkan pula mekanisme pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang memfokuskan pada LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dan Highlight perubahan kerangka logis setiap Area Perubahan yang mencakup pemenuhan dan reform.
Kontributor : Firda Fachrin Nisa
Editor : Sapuan