Kepaniteraan

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN Pedoman Pengelolaan Administrasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi … Read more

DASAR ATURAN TENTANG POS BANTUAN HUKUM No. Dasar Aturan Nomor Tentang Tanggal Diterbitkan Dokumen 1. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 067/DJA/SK.KU1//II/2024 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Posbakum di Lingkungan Peradilan Agama Jakarta, 22 Februari 2024 Lihat/Download

SYARAT DAN MEKANISME POSBAKUM Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau … Read more

JENIS JASA HUKUM YANG DILAYANI POSBAKUM Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Magelang berupa : Pemberian informasi Advice Konsultasi Pembuatan gugatan/permohonan.

PENERIMA JASA POS BANTUAN HUKUM Sebagaimana Pasal 19 dalam PERMA Nomor I Tahun 2014, Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum adalah : orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon. LAPORAN PENERIMA JASA POSBAKUM